PENA24.COM, BINJAI– Wali Kota Binjai Drs Amir Hamzah beserta Pemko Binjai bagi-bagi bansos dalam masa kampanye dengan memasang wajah dalam kemasan bantuan sosial yang bertuliskan “Lanjutkan berbagi!”.
Dinilai pejabat yang memakai kekuasaannya untuk kepentingan Politik. Kalau menolong jangan kelihatan pamrihnya. himbau warga Binjai kepada Pena 24.
Wali Kota Binjai Drs Amir Hamzah diduga memanfaatkan kekuasaannya sebagai pejabat untuk menaikan popularitas dirinya dalam program bantuan sosial yang bantuannya dari Pemerintah dalam bentuk program keagamaan.
Mengambil contoh beberapa bantuan dana hibah yang belakangan ini gencar dilakukan Amir Hamzah ke rumah- rumah ibadah dan masyarakat tampak disetiap bungkusan bantuan memasang wajah Amir Hamzah yang bertuliskan “lanjutkan berbagi!”. Hal ini jelas suatu ajakan dan pemberitahuan agar kualitasnya sebagai pemimpin di kota Binjai yang peduli.
Selain itu, Dalam pemberian bantuan kemasan yang bergambar wajah Amir Hamzah, beberapa ASN di Pemko Binjai yang memiliki jabatan selalu dilibatkan. Jelas, dugaan kecurangan dan adanya tekanan dari Amir Hamzah terhadap bawahannya mulai terasa digunakan untuk ajang kepentingan politiknya.
Menindaklanjuti hal ini, Rabu (4/8) sekitar jam 14:00 Wib, Pena 24 menghubungi Ketua Bawaslu Kota Binjai, Muhammad Yusuf Habibi S,Sos untuk konfirmasi dengan pertanyaan terkait bantuan sosial dari pemerintah di setiap kemasan bergambar Amir Hamzah dengan tulisan “lanjutkan berbagi”.
Apakah dapat dibenarkan? Serta sampai dimana pengawasan pihak Bawaslu karena Amir Hamzah sudah merupakan kandidat peserta dalam pemilihan kepala daerah kota Binjai tahun 2024? tidak ada jawaban sampai saat ini dari Ketua Bawaslu Kota Binjai.
Sementara itu, Fadhil Azhar SP Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Binjai ketika dikonfirmasi mengatakan bahwasanya Amir Hamzah belum ditetapkan sebagai peserta dalam pemilihan kepala daerah kota Binjai. Namun, secara etik pihaknya telah menghimbau Pemkot Binjai dalam hal tersebut.
“Kita telah memberikan himbauan kepada pemko, TNI, polri, dan multi stakeholder yang intinya terkait netralitas dan tidak ikut dalam politik praktis” jawab Fadhil melalui pesan WhatsApp. (Malau)
